DENPASAR – MediaBaliOnline.com | Implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Bali terus menunjukkan progres signifikan. Memasuki Februari 2026, tercatat sebanyak 197 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah terbangun di seluruh kabupaten/kota se-Bali. Menyikapi hal tersebut, Agung Gempa mendorong agar operasional SPPG mampu memberikan dampak nyata bagi ekonomi kerakyatan di Pulau Dewata.
I Gusti Agung Putu Gempa Yuliana yg disapa akrab Agung Gempa, Ketua Bidang Kominfos Dekopinwil Bali, menegaskan bahwa unit-unit SPPG yang sudah beroperasi harus memberikan prioritas utama kepada potensi pangan lokal dalam memenuhi kebutuhan harian mereka yang sangat besar.
“Mulai dari ratusan kilogram beras, sayur-mayur, buah-buahan, hingga daging dan telur setiap hari, kami mengajak seluruh SPPG di Bali untuk memprioritaskan kebutuhan pangannya dari potensi daerah setempat atau lokal Bali. Ini sangat penting untuk memberikan kepastian pasar bagi petani dan peternak lokal kita,” ujar Agung Gempa saat memberikan keterangan di Kantor Agung Gempa, Jalan Tukad Badung, Renon, Denpasar, Senin (16/2/2026).
Langkah tersebut, menurutnya, sangat selaras dengan cita-cita Bapak Presiden Prabowo Subianto agar dampak ekonomi dari program Nasional MBG dapat dirasakan langsung oleh siklus ekonomi lokal. Lebih jauh, Agung Gempa, mewakili Ketua DekoinWil Bali I Nyoman Suwirta, menekankan bahwa program strategis Bapak Presiden Prabowo melalui MBG ini sangat sejalan dengan kebijakan strategis Bali dalam payung Ekonomi Kerthi Bali, yang mengedepankan kemandirian pangan dan penguatan sektor pertanian lokal.
Menu Berbasis Kearifan Lokal Lebih lanjut, Agung menjelaskan bahwa program dari Badan Gizi Nasional (BGN) ini memiliki fleksibilitas tinggi. BGN tidak memberlakukan standar menu nasional yang kaku, melainkan fokus pada standar komposisi gizi. Hal ini menjadi peluang besar bagi Bali untuk menonjolkan potensi daerahnya melalui hilirisasi produk pangan lokal.
“Program BGN ini tidak memberlakukan standar menu nasional, melainkan standar komposisi gizi, sehingga menu dapat disesuaikan dengan potensi dan kearifan lokal daerah,” tegas Agung Gempa, bersama tim Komite Ekonomi Dekopinwil: Dr. Pa Andiena Nindya Putri, SE., MBA. dan Komite TI I Wayan Arik Suwitra, SE., MM.
Tantangan Infrastruktur dan Anggaran Berdasarkan data yang dihimpun dari situs resmi BGN, Program MBG di Bali sepanjang tahun 2025 saja telah menyedot anggaran hingga Rp1,39 triliun lebih. Meski anggaran tersedia besar, tantangan utama saat ini masih terletak pada kesiapan infrastruktur dapur.
Bali diprediksi memerlukan sekitar 355 unit SPPG untuk melayani seluruh wilayah secara ideal. Per Februari 2026, baru terbangun 197 unit dengan rincian sebaran sebagai berikut: Denpasar: 36 unit, Tabanan: 29 unit, Badung & Buleleng: masing-masing 27 unit, Jembrana: 21 unit, Gianyar & Karangasem: masing-masing 18 unit, Bangli: 11 unit, Klungkung: 10 unit.
“Kendati ketersediaan dapur belum mencapai target ideal, langkah percepatan terus diupayakan. Sinergi antara pemenuhan gizi siswa dengan pemberdayaan potensi daerah melalui transformasi Ekonomi Kerthi Bali gagasan Gubernur Bali Wayan Koster, diharapkan menjadi kunci sukses program MBG. Pola ini diyakini mampu memperkuat ketahanan ekonomi Bali dan nasional secara berkelanjutan melalui pemberdayaan sumber daya lokal.”
“Semoga semua berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Dumogi sami memargi rahayu,” tutupnya.