Belajar dari Krisis BBM Oktober 2026, Ketahanan Energi Bali Harus Jadi Prioritas Nasional. Kontribusi Devisa Pariwisata Bali Diperkirakan Mencapai Rp176 Triliun atau 55 Persen dari Total Nasional.
DENPASAR, 19 Oktober 2026 — Krisis distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang melanda Bali pada pertengahan Oktober 2026 harus menjadi momentum evaluasi strategis bagi pemerintah pusat dan daerah. Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU, yang sempat berlangsung berjam-jam, menjadi peringatan bahwa gangguan distribusi energi dapat berdampak langsung terhadap mobilitas masyarakat, transportasi, aktivitas ekonomi, hingga citra pariwisata Bali di mata dunia.
Agung Gempa, Praktisi Digital, Pemerhati Kebijakan Publik, dan Ketua Umum Puri Andul, menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada keberhasilan mengurai antrean BBM. Pemerintah perlu menjadikannya momentum mempercepat penguatan ketahanan energi Bali sebagai bagian dari kepentingan strategis nasional.
Menurutnya, Bali bukan hanya pusat pariwisata Indonesia, tetapi juga salah satu penggerak penting perekonomian nasional. Karena itu, keberlangsungan aktivitas ekonomi dan pariwisata Bali harus ditopang infrastruktur serta jaminan pasokan energi yang kuat, andal, dan berkelanjutan.
Kontribusi Bali Besar, Perhatian Strategis Nasional Harus Seimbang
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 6.948.754 kunjungan wisatawan mancanegara langsung ke Bali, meningkat 9,72 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster dalam Bali and Beyond Travel Fair 2026 menyampaikan estimasi kontribusi devisa pariwisata Bali mencapai Rp176 triliun, atau sekitar 55 persen dari total devisa pariwisata nasional yang diperkirakan mencapai Rp320 triliun.
Angka tersebut memperlihatkan besarnya peran Bali dalam menopang industri pariwisata Indonesia, sekaligus menggerakkan sektor perhotelan, transportasi, perdagangan, UMKM, ekonomi kreatif, pertanian, perkebunan, serta berbagai aktivitas ekonomi masyarakat.
I Gusti Agung Putu Gempa Yuliana, yg disapa akrrab Agung Gempa menilai kontribusi tersebut perlu diimbangi kebijakan pembangunan dan perhatian pemerintah pusat yang sebanding, terutama pada infrastruktur energi, konektivitas, transportasi, dan keberlanjutan lingkungan.
Ketahanan energi Bali, menurutnya, bukan semata-mata kebutuhan daerah, melainkan bagian dari perlindungan terhadap ekosistem ekonomi dan pariwisata nasional.
“Bali adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia. Ketika Bali memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional, sudah selayaknya ketahanan energi dan infrastruktur strategis Bali mendapat perhatian yang sebanding. Ini bukan persoalan kepentingan daerah semata, melainkan kepentingan bangsa Indonesia,” tegas Agung Gempa.
Langkah Cepat Gubernur Koster dan Sinergi Nasional Berhasil Mengurai Antrean
Di tengah tekanan akibat gangguan distribusi BBM, Gubernur Bali Wayan Koster mengambil sejumlah langkah percepatan melalui koordinasi dengan Pertamina, Hiswana Migas, pemerintah pusat, TNI-Polri, dan berbagai pihak terkait.
Langkah penanganan meliputi penyesuaian aktivitas perkantoran melalui Work From Home (WFH) dan pembelajaran daring pada 15–17 Oktober 2026, optimalisasi operasional depo dan sejumlah SPBU hingga 24 jam, penambahan armada distribusi, serta pengawalan pengiriman BBM.
Pemerintah Provinsi Bali bersama Pertamina juga menerapkan sementara sistem ganjil-genap pembelian BBM pada 17–19 Oktober 2026 untuk membantu mengendalikan antrean.
Gubernur Koster turut melakukan pemantauan langsung ke sejumlah depo dan SPBU, termasuk pada malam hingga dini hari, guna memastikan percepatan distribusi serta mengevaluasi berbagai hambatan di lapangan.
Upaya tersebut mendapat dukungan pemerintah pusat. Pada 16 Oktober 2026, Pertamina Patra Niaga mendatangkan tambahan 20 juta liter Pertalite melalui Terminal Manggis di Karangasem dan Terminal Sanggaran di Denpasar.
Hasilnya mulai terlihat pada Minggu, 18 Oktober 2026. Agung Gempa bersama tim melakukan pemantauan langsung dengan menyisir jalur Denpasar, Badung, Tabanan, hingga Kabupaten Jembrana.
Dari sejumlah SPBU yang dipantau, antrean kendaraan terlihat berkurang signifikan, arus lalu lintas kembali lancar, dan aktivitas masyarakat mulai pulih. Kondisi tersebut menunjukkan perkembangan positif dari kerja bersama seluruh pihak.
Pada Senin, 19 Oktober 2026, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga turun langsung ke Bali dan menggelar rapat koordinasi bersama Gubernur Koster, jajaran Pertamina, serta unsur terkait di Terminal BBM Sanggaran, Denpasar.
Pemerintah pusat selanjutnya menginstruksikan penguatan ketahanan stok BBM Bali dari kisaran 11–12 hari menuju 15 hari, disertai penguatan distribusi dan evaluasi agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Menurut Agung Gempa, langkah tersebut membuktikan pentingnya sinergi yang cepat, terukur, dan berkelanjutan antara pemerintah pusat dan daerah.
Bali Mandiri Energi Harus Menjadi Agenda Strategis Bersama
Agung Gempa mengingatkan bahwa keberhasilan mengurai antrean BBM belum menyelesaikan persoalan mendasar mengenai kerentanan Bali terhadap gangguan rantai pasok energi.
Krisis tersebut harus menjadi dasar evaluasi menyeluruh, mulai dari ketahanan cadangan BBM, kapasitas terminal penyimpanan, jalur pasokan alternatif, kesiapan armada distribusi, hingga sistem pengawasan dan respons darurat.
Kemandirian energi Bali bukan berarti memisahkan diri dari sistem energi nasional. Sebaliknya, Bali harus menjadi bagian dari penguatan ketahanan energi Indonesia dengan meningkatkan kemampuan daerah dalam menjaga cadangan strategis, memanfaatkan potensi energi lokal, dan mengurangi ketergantungan secara bertahap terhadap energi fosil.
Pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, energi bersih dan terbarukan, elektrifikasi transportasi, efisiensi energi, serta pemanfaatan teknologi digital untuk pemantauan pasokan perlu terus dipercepat.
Bali sebenarnya telah memiliki landasan kebijakan melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bali Tahun 2020–2050.
Namun, implementasinya memerlukan dukungan lebih kuat dari pemerintah pusat, investasi yang terarah, kesiapan infrastruktur, dan kolaborasi lintas sektor.
Agung Gempa mendorong agar penguatan ketahanan energi Bali diwujudkan melalui perencanaan bersama pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Bali, Pertamina, PLN, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat, dengan sasaran pembangunan yang terukur.
“Jangan sampai persoalan yang sama terus berulang. Kita perlu membangun sistem energi Bali yang lebih tangguh, memiliki cadangan memadai, distribusi yang terjamin, serta kemampuan mengantisipasi gangguan sejak dini. Bali Mandiri Energi harus menjadi bagian dari penguatan ketahanan energi nasional,” ujarnya.
Bukan Mempertentangkan Pusat dan Daerah, Melainkan Memperkuat Indonesia
Agung Gempa menekankan bahwa pembelajaran dari krisis BBM Oktober 2026 harus ditempatkan dalam semangat persatuan, gotong royong, dan tanggung jawab bersama sebagai satu bangsa.
Pemerintah pusat memiliki peran strategis dalam kebijakan energi nasional, sementara pemerintah daerah memahami secara langsung kebutuhan masyarakat, karakteristik wilayah, dan dinamika aktivitas ekonomi setempat.
Karena itu, keduanya harus bergerak selaras agar pembangunan ketahanan energi Bali tidak berhenti pada penanganan krisis jangka pendek, tetapi berkembang menjadi kebijakan strategis yang berkelanjutan.
Ia juga mengajak masyarakat agar tidak menjadikan peristiwa tersebut semata-mata sebagai polemik politik atau perdebatan di media sosial, melainkan sebagai momentum membangun solusi bersama.
Agung Gempa menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Bali Wayan Koster yang terus mengawal percepatan pemulihan distribusi BBM, serta kepada pemerintah pusat, Kementerian ESDM, Pertamina, TNI-Polri, petugas lapangan, dan masyarakat yang turut mendukung kelancaran penanganan.
“Astungkara, kerja keras dan sinergi semua pihak telah membuahkan hasil. Antrean panjang mulai terurai, aktivitas masyarakat kembali pulih, dan situasi Bali semakin kondusif. Suksma kepada Bapak Gubernur Koster dan seluruh pihak yang telah bekerja keras.”
“Selanjutnya, kita berharap sinergi dengan pemerintah pusat semakin diperkuat untuk mempercepat terwujudnya Bali Mandiri Energi. Kontribusi besar Bali bagi Indonesia harus berjalan seiring dengan perhatian serius terhadap ketahanan energi, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan pariwisata. Bali kuat, Indonesia semakin kuat,” pungkas Agung Gempa. (NSKLB)