DENPASAR — Ketua Umum Tim Penggerak (TP) PKK sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu Pusat, Ny. Tri Suswanti Tito Karnavian, mengapresiasi capaian Provinsi Bali dalam pelaksanaan registrasi Posyandu yang dinilai lebih maju dibandingkan sejumlah daerah lain di Indonesia. Ia juga mendorong kader PKK dan Posyandu untuk berperan aktif meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Apresiasi tersebut disampaikan saat membuka kegiatan Sosialisasi Keluarga Sadar Hukum dan Registrasi Posyandu yang diselenggarakan melalui kolaborasi TP PKK/Tim Pembina Posyandu Pusat bersama TP PKK/Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Provinsi Bali (Art Centre), Denpasar, Rabu (21/10/2026).
Dalam arahannya, Ny. Tri Tito Karnavian menegaskan bahwa registrasi Posyandu merupakan langkah penting untuk memperkuat kelembagaan sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Melalui proses tersebut, pemerintah dan Tim Pembina Posyandu dapat memperoleh data mengenai kondisi kelembagaan, memetakan kebutuhan, serta menyusun program pembinaan dan pengembangan Posyandu secara lebih terarah.
Menurutnya, capaian registrasi Posyandu di Bali mencerminkan komitmen pemerintah daerah bersama jajaran Tim Pembina Posyandu dalam memperkuat tata kelola kelembagaan hingga tingkat desa. Ia berharap langkah tersebut dapat menjadi motivasi bagi daerah lain untuk mempercepat registrasi Posyandu di wilayah masing-masing.
“Saya yakin Bali ini jauh lebih maju karena secara luas yang meregistrasi ini baru Bali. Oleh sebab itu, ini salah satu penghargaan untuk Bali, kita melaksanakan kegiatan ini di sini,” ujar Ny. Tri Tito Karnavian.
Selain menyoroti penguatan kelembagaan Posyandu, Ny. Tri Tito Karnavian mengajak kader PKK dan Posyandu untuk mengambil peran dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, terutama terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Ia menilai, kedekatan kader dengan masyarakat menjadi modal penting untuk memberikan edukasi, mengenali persoalan di lingkungan sekitar, serta membantu masyarakat yang membutuhkan pendampingan. Karena itu, kader perlu dibekali pengetahuan yang memadai mengenai penanganan kasus kekerasan, baik fisik maupun verbal.
Dengan bekal tersebut, kader diharapkan tidak hanya berperan dalam upaya pencegahan, tetapi juga mampu memberikan dukungan awal dan menghubungkan korban dengan pihak berwenang agar memperoleh penanganan lebih lanjut.
“Karena kita adalah kader PKK dan kader Posyandu yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, tentunya kita juga harus punya bekal bagaimana penanganan hal-hal tersebut bilamana terjadi di lingkungan kita,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas kelembagaan PKK dan Posyandu agar keduanya dapat menjalankan peran secara efektif dalam mendukung berbagai program pemerintah. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta jajaran PKK dan Posyandu perlu terus diperkuat agar pelaksanaan program menjangkau masyarakat secara lebih luas dan memberikan manfaat nyata.
Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Koster, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Bali sebagai tuan rumah kegiatan tersebut. Menurutnya, sosialisasi ini menjadi kesempatan bagi jajaran TP PKK dan Tim Pembina Posyandu se-Bali untuk menambah pengetahuan, memperluas wawasan, serta memperkuat pemahaman mengenai kesadaran hukum keluarga dan tata kelola kelembagaan Posyandu.
“Kami berterima kasih karena telah diberikan kesempatan oleh TP PKK/Tim Pembina Posyandu Pusat sehingga TP PKK/Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali dan kabupaten/kota se-Bali dapat menimba pengetahuan dalam kegiatan ini,” ujar Putri Koster.
Ia mengajak seluruh pengurus dan kader PKK serta Posyandu yang mengikuti sosialisasi untuk memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Para peserta diharapkan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan secara serius agar materi yang diperoleh dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan pembinaan masyarakat di wilayah masing-masing.
Menurut Putri Koster, pemahaman mengenai keluarga sadar hukum dan registrasi Posyandu merupakan dua aspek penting yang perlu dikuasai oleh jajaran pengurus dan kader. Kesadaran hukum berperan dalam memperkuat ketahanan serta perlindungan keluarga, sedangkan registrasi Posyandu menjadi bagian dari upaya mewujudkan kelembagaan yang tertib, terdata, dan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Ny. Tri Tito Karnavian juga menyerahkan bantuan sanitasi komunal dari pemerintah pusat senilai Rp500 juta untuk mendukung peningkatan fasilitas sanitasi di 10 desa. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi pembangunan toilet umum permanen di desa-desa yang masih membutuhkan sarana sanitasi yang layak.
Dukungan tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap fasilitas sanitasi sekaligus mendorong terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan sehat.
Selain itu, kegiatan dirangkaikan dengan penyerahan KTP elektronik kepada pelajar SMA di Bali yang baru pertama kali memiliki KTP serta penyerahan bantuan sembako dari TP PKK/Tim Pembina Posyandu Pusat kepada kader PKK Provinsi Bali.
Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan, kesejahteraan masyarakat, serta pemberdayaan kader PKK dan Posyandu.(gpl)