DENPASAR — Penggerak ekonomi berbasis digital yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Teknologi Informasi Dekopinwil Bali serta pelaku usaha Koperasi Multipihak Bali Bangkit Sejahtera, I Gusti Agung Putu Gempa Yuliana atau Agung Gempa, mendorong pemerintah pusat memperkuat fleksibilitas pelaksanaan program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Menurutnya, kemitraan, pemanfaatan fasilitas bersama, penguatan rantai pasok, dan digitalisasi perlu dikembangkan agar koperasi segera bergerak sesuai potensi wilayah serta selaras dengan kebijakan Ekonomi Kerthi Bali yang digagas Gubernur Bali Wayan Koster, di Denpasar, Jumat, 21 Agustus 2026.
Agung Gempa menilai Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih merupakan program nasional yang strategis untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, mengembangkan potensi desa, memperpendek rantai distribusi, membuka akses pasar, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Namun, menurutnya, pelaksanaan program tersebut perlu menyesuaikan kondisi riil setiap daerah, terutama wilayah perkotaan, kawasan wisata, dan desa yang menghadapi keterbatasan lahan.
“Program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih sangat baik dan harus kita dukung bersama. Namun, jangan sampai semangat membangkitkan ekonomi rakyat terhambat hanya karena persoalan luas tanah, luas bangunan, atau persyaratan fisik yang sulit dipenuhi daerah tertentu,” ujar Agung Gempa.
Ia menjelaskan, keterbatasan lahan terutama menjadi tantangan di Denpasar, Badung, serta kawasan padat di Gianyar dan Tabanan. Berdasarkan masukan sejumlah perbekel dan kondisi yang dijumpainya dalam berbagai kunjungan lapangan, persoalan serupa juga ditemukan hampir di seluruh kabupaten/kota se-Bali.
Menurutnya, ketersediaan lahan di Bali berkaitan erat dengan harga tanah yang tinggi, pertumbuhan permukiman, perkembangan pariwisata, serta kebutuhan menjaga kawasan pertanian, subak, desa adat, tradisi, budaya, dan lingkungan.
“Di Bali, tanah tidak bisa dilihat sebatas tersedia atau tidak. Ada tata ruang, pertanian, adat, budaya, dan kepentingan masyarakat yang harus dijaga. Kalau semua daerah dipaksa menggunakan pendekatan fisik yang sama, tentu banyak desa dan kelurahan akan mengalami kesulitan,” katanya.
DATA BALI MENUNJUKKAN KOPERASI DAPAT BERJALAN TANPA MENUNGGU GEDUNG BARU
Agung Gempa menilai perkembangan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Bali menunjukkan bahwa keberadaan bangunan baru tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan program.
Berdasarkan keterangan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, Tri Arya Dhyana Kubontubuh, yang dipublikasikan ANTARA Bali pada 11 Agustus 2026, dari 716 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Bali, sebanyak 174 koperasi tercatat aktif, sedangkan baru 86 bangunan gerai yang rampung.
Kota Denpasar menjadi contoh paling menonjol. Sebanyak 39 koperasi tercatat aktif meskipun pada saat pendataan belum ada bangunan gerai baru yang selesai.
Di Kabupaten Tabanan tercatat 32 koperasi aktif dengan lima bangunan gerai yang rampung. Kabupaten Buleleng memiliki 32 koperasi aktif dengan 13 bangunan gerai selesai.
Sebaliknya, Bangli memiliki 14 bangunan gerai yang rampung, sementara koperasi yang tercatat aktif sebanyak tujuh unit. Di Klungkung terdapat tujuh bangunan gerai selesai, tetapi koperasi yang tercatat aktif sebanyak dua unit.
“Data tersebut memberikan pelajaran yang sangat jelas. Denpasar memiliki 39 koperasi aktif meskipun belum ada gedung gerai baru yang selesai. Artinya, koperasi tetap bisa bergerak ketika pengelolanya aktif, ada kegiatan usaha, dan tersedia fasilitas yang dapat dimanfaatkan,” ujarnya.
Menurut Agung Gempa, bangunan tetap penting sebagai sarana pendukung, tetapi koperasi juga membutuhkan pengelola yang kompeten, modal usaha, jaringan pemasok, distribusi, pasar, serta sistem digital.
“Kalau gedungnya ada, tetapi usahanya belum berjalan, manfaatnya belum sampai kepada masyarakat. Sebaliknya, ruang usaha yang sederhana tetap dapat menghasilkan manfaat apabila koperasinya aktif, transaksinya berjalan, dan produk lokal terserap,” katanya.
FLEKSIBILITAS KEBIJAKAN PERLU DIPERJELAS
Agung Gempa menegaskan bahwa usulan fleksibilitas tidak dimaksudkan untuk mengurangi tujuan program, mengabaikan aturan, maupun menurunkan standar tata kelola.
Ia berharap pemerintah pusat, Kementerian Koperasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta kementerian terkait memperjelas petunjuk pelaksanaan bagi daerah yang memiliki keterbatasan lahan.
Salah satu persoalan yang perlu dicermati adalah ketentuan teknis mengenai aset tanah atau bangunan dalam pembangunan gerai, pergudangan, dan kelengkapan koperasi.
Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 4 Tahun 2025 mencantumkan kriteria aset dengan luas minimal 1.000 meter persegi. Di sisi lain, penjelasan pemerintah daerah mengenai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 menunjukkan adanya ruang penyesuaian bagi wilayah yang tidak memiliki lahan mencukupi.
Menurut Agung Gempa, ruang penyesuaian tersebut perlu diperjelas dan diterapkan secara konsisten agar tidak menimbulkan hambatan di tingkat desa, kelurahan, pemerintah daerah, maupun pelaksana pembangunan.
“Bagi daerah yang memiliki lahan luas, pembangunan fasilitas lengkap tentu dapat dilakukan. Namun, bagi kelurahan di perkotaan, kawasan wisata, dan desa yang harus menjaga lahan pertanian, perlu tersedia pilihan lain yang sesuai kondisi wilayah,” ujarnya.
Ia mengusulkan beberapa model pengembangan, mulai dari pembangunan fasilitas lengkap, pemanfaatan bangunan yang sudah tersedia, penggunaan gerai sesuai kebutuhan, gudang bersama, hingga kemitraan dengan koperasi dan unit usaha yang telah berjalan.
“Tujuan nasionalnya tetap sama. Yang perlu diberikan ruang adalah cara mencapainya. Kondisi setiap daerah berbeda, sehingga solusi pelaksanaannya harus adaptif, sah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
SELARAS DENGAN EKONOMI KERTHI BALI GAGASAN GUBERNUR WAYAN KOSTER
Agung Gempa menilai pengembangan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Bali juga sangat selaras dengan kebijakan Ekonomi Kerthi Bali yang sebelumnya digagas Gubernur Bali Wayan Koster.
Menurutnya, Ekonomi Kerthi Bali merupakan arah transformasi perekonomian daerah yang bertujuan memperkuat kemandirian Bali melalui pemanfaatan potensi lokal, pelestarian alam dan budaya, penguatan ekonomi masyarakat, serta penggunaan teknologi secara berkelanjutan.
Konsep tersebut menghubungkan enam sektor utama, yakni pertanian dalam arti luas, kelautan dan perikanan, industri, UMKM dan koperasi, ekonomi kreatif dan digital, serta pariwisata berbasis budaya.
“Gubernur Bali Wayan Koster sudah meletakkan arah kebijakan yang jelas melalui Ekonomi Kerthi Bali. Pertanian, koperasi, UMKM, ekonomi digital, dan pariwisata tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, tetapi harus saling terhubung untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat Bali,” ujar Agung Gempa.
Ia menilai koperasi desa dan kelurahan dapat menjadi salah satu penggerak implementasi Ekonomi Kerthi Bali apabila dikembangkan sesuai karakteristik serta keunggulan masing-masing wilayah.
Desa yang memiliki hasil pertanian dapat memperkuat produksi dan pemasaran melalui koperasi. Wilayah perdagangan dapat mengambil peran distribusi, sementara kawasan pariwisata dapat membuka akses pasar bagi produk petani, UMKM, dan koperasi lokal.
“Jangan sampai pariwisata berkembang, tetapi petani, koperasi, dan UMKM Bali hanya menjadi penonton. Melalui koperasi yang terhubung dengan distribusi dan teknologi digital, hasil produksi masyarakat desa dapat masuk ke hotel, restoran, kafe, supermarket, dan pasar yang lebih luas,” katanya.
Menurutnya, hubungan antara program nasional Koperasi Merah Putih dan kebijakan Ekonomi Kerthi Bali perlu dibangun sebagai sinergi yang saling melengkapi.
Pemerintah pusat menghadirkan penguatan kelembagaan koperasi desa dan kelurahan, sedangkan Pemerintah Provinsi Bali telah memiliki arah pembangunan ekonomi yang menempatkan pertanian, koperasi, UMKM, ekonomi digital, dan pariwisata sebagai sektor yang saling terhubung.
“Program pusat dan kebijakan daerah seharusnya saling menguatkan. Koperasi Merah Putih dapat menjadi simpul penghubung antara petani, subak, UMKM, perdagangan, pariwisata, dan teknologi. Kalau semuanya berjalan bersama, manfaatnya akan kembali kepada krama Bali,” ujarnya.
RANGKUL KOPERASI RETAIL, KOPERASI MULTIPIHAK, DAN POTENSI DESA
Agung Gempa menilai percepatan koperasi tidak harus selalu dimulai dengan membangun seluruh fasilitas dari awal. Pemerintah dapat merangkul kelembagaan ekonomi dan unit usaha yang telah tumbuh di masing-masing daerah.
Di Denpasar dan sejumlah kabupaten lainnya telah berkembang koperasi retail yang memiliki gerai, jaringan pemasok, anggota, serta pengalaman mengelola kegiatan usaha.
Bali juga memiliki koperasi multipihak yang mempertemukan berbagai unsur dalam satu ekosistem, mulai dari petani, subak, kelompok tani, UMKM, produsen, pengelola gudang, distributor, pasar modern, hingga konsumen.
“Koperasi retail yang sudah berjalan dan koperasi multipihak yang menghubungkan sektor hulu dengan hilir jangan dipandang sebagai pihak yang terpisah. Mereka perlu diajak memperkuat jalannya Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih,” katanya.
Kemitraan juga dapat melibatkan BUMDes, BUPDA, kelompok usaha, pengelola pasar, perusahaan daerah, penyedia logistik, lembaga pendidikan, serta pelaku usaha lokal yang memiliki kesamaan visi.
Dengan pendekatan tersebut, koperasi desa dan kelurahan tetap menjadi lembaga ekonomi yang melayani anggotanya, sedangkan para mitra membantu memperkuat pasokan, distribusi, pemasaran, pelatihan, maupun teknologi.
“Jangan biarkan setiap koperasi berjalan sendiri. Kalau ada yang memiliki produk, ada yang mempunyai gudang, ada yang menguasai distribusi, ada yang memiliki pasar, dan ada yang mampu membangun teknologi, semuanya perlu dihubungkan,” ujarnya.
GUDANG BERSAMA DAN DISTRIBUSI TERINTEGRASI
Agung Gempa juga mengusulkan pengembangan gudang dan pusat distribusi bersama yang dapat melayani sejumlah koperasi desa maupun kelurahan.
Gudang dapat ditempatkan di wilayah yang memiliki lahan memadai, sedangkan koperasi di kawasan padat berfokus pada pelayanan anggota, pemesanan, pemasaran, dan penyaluran kebutuhan masyarakat.
Dengan pola tersebut, setiap koperasi tidak harus mempunyai gudang besar, kendaraan distribusi, tempat pengolahan, dan seluruh fasilitas fisik secara mandiri sejak awal.
“Tidak harus satu koperasi memiliki satu gudang besar. Kalau satu gudang dapat melayani beberapa koperasi secara profesional, transparan, dan memberikan manfaat yang adil, itu bisa menjadi solusi yang lebih efisien,” katanya.
Gudang bersama juga dapat digunakan sebagai pusat pengumpulan hasil pertanian, pengendalian mutu, pengemasan, penyimpanan, pencatatan stok, dan distribusi ke berbagai pasar.
Menurut Agung Gempa, pola tersebut dapat mengurangi kebutuhan investasi, mempercepat kegiatan usaha, serta mencegah tekanan berlebihan terhadap lahan di kawasan yang sudah padat.
HUBUNGKAN PETANI, KOPERASI, DAN PASAR PARIWISATA
Agung Gempa menilai kekuatan utama Bali terletak pada hubungan antara potensi desa dan besarnya kebutuhan pasar.
Petani, subak, kelompok tani, nelayan, perajin, dan UMKM memiliki produk yang dapat dikembangkan. Pada saat yang sama, hotel, restoran, kafe, supermarket, katering, dan pelaku pariwisata membutuhkan pasokan barang secara berkelanjutan.
“Koperasi harus menjadi penghubung. Petani tidak boleh memproduksi tanpa kepastian pasar, sementara pelaku usaha pariwisata juga membutuhkan pasokan yang jelas, berkualitas, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, hasil pertanian dari desa dapat dihimpun melalui koperasi setempat, kemudian disalurkan melalui gudang bersama, koperasi multipihak, jaringan distribusi, atau mitra pasar.
Desa dengan keunggulan produksi dapat bekerja sama dengan wilayah yang memiliki fasilitas pengolahan, jaringan perdagangan, dan pasar wisata. Hubungan tersebut akan memperkuat nilai tambah produk lokal serta membuka peluang kerja.
“Kalau satu desa menghasilkan beras, sayuran, buah, atau rempah, desa lain memiliki fasilitas pengolahan, sementara mitra usaha mempunyai pasar, semuanya dapat saling melengkapi. Inilah semangat gotong royong yang juga sejalan dengan Ekonomi Kerthi Bali,” katanya.
KMP BBS FOOD SUPPLY BALI KEMBANGKAN MODEL KEMITRAAN TERBUKA
Agung Gempa menyebut pengembangan unit KMP BBS Food Supply Bali menjadi salah satu contoh pendekatan yang diarahkan untuk menghubungkan sektor hulu dan hilir pangan lokal.
Unit tersebut tengah mengembangkan jaringan bersama petani, subak, kelompok tani, produsen pangan, UMKM, koperasi, pelaku distribusi, HOREKA, retail modern, serta pasar institusi.
Pengembangan juga diarahkan pada konsep pusat pengumpulan dan penyimpanan komoditas di wilayah yang memiliki potensi, serta titik distribusi yang lebih dekat dengan pasar di Denpasar dan kawasan Bali Selatan.
Selain jaringan fisik, KMP BBS Food Supply Bali merancang pemanfaatan sistem digital untuk pendataan produk, kapasitas produksi, persediaan, pemesanan, distribusi, promosi, dan pelaporan.
“Ini bukan konsep untuk satu lembaga saja. Kami ingin membangun ekosistem terbuka yang dapat bekerja sama dengan koperasi desa, koperasi retail, kelompok tani, UMKM, pelaku distribusi, dan pasar. Semakin banyak yang terhubung, semakin besar manfaatnya bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kerja sama harus dibangun melalui dasar hukum yang jelas, standar mutu, pembagian tanggung jawab, keterbukaan transaksi, dan evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
DIGITALISASI MENJADI PENGHUBUNG EKONOMI DESA
Menurut Agung Gempa, perkembangan teknologi harus menjadi bagian utama dalam pembangunan koperasi masa kini.
Sistem digital dapat digunakan untuk mengelola data anggota, transaksi, pemesanan, persediaan barang, pengiriman, laporan keuangan, promosi, hingga pemantauan perkembangan usaha.
Melalui sistem yang terhubung, gerai sederhana di kawasan padat tetap dapat melayani masyarakat dan terkoneksi dengan gudang, pemasok, armada distribusi, serta pasar di berbagai wilayah.
“Sekarang era digital. Koperasi tidak harus selalu diukur dari luas bangunan. Dari satu titik layanan yang sederhana, koperasi dapat terhubung dengan jaringan distribusi, pemasok, dan pasar yang luas,” katanya.
Ia menilai digitalisasi juga sejalan dengan salah satu sektor unggulan Ekonomi Kerthi Bali, yakni ekonomi kreatif dan digital.
Teknologi dapat membantu mempertemukan produksi desa dengan kebutuhan pasar, meningkatkan efisiensi distribusi, memperkuat transparansi, dan memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk terlibat dalam pengembangan koperasi.
“Kita ingin anak muda Bali ikut bergerak, bukan hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi menjadi bagian dari perubahan ekonomi desa. Digitalisasi koperasi dapat membuka ruang bagi kreativitas, inovasi, pekerjaan, dan usaha baru,” ujarnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa penggunaan teknologi harus diikuti peningkatan kemampuan pengurus, pengawas, pengelola, dan anggota koperasi.
“Bangun sistemnya, latih manusianya, kuatkan pasarnya, dan sambungkan semua potensinya. Dengan begitu, koperasi tidak hanya berdiri secara administrasi, tetapi benar-benar hidup dan berkembang,” katanya.
PENGALAMAN BALI DAPAT MENJADI MASUKAN NASIONAL
Agung Gempa menegaskan bahwa persoalan keterbatasan lahan tidak hanya dialami Bali. Kota besar, kawasan wisata, wilayah industri, dan daerah padat penduduk di berbagai provinsi berpotensi menghadapi tantangan serupa.
Secara nasional, Presiden Prabowo Subianto pada 14 Agustus 2026 menyampaikan bahwa 10.000 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih telah beroperasi. Dari jumlah tersebut, 3.300 koperasi dinyatakan beroperasi optimal.
Pemerintah menargetkan 30.000 koperasi beroperasi optimal pada akhir 2026.
Menurut Agung Gempa, pencapaian target tersebut memerlukan kebijakan yang adaptif, sumber daya manusia yang siap, dukungan modal, jaringan pasokan, distribusi, pasar, dan digitalisasi.
“Ini bukan hanya soal Bali. Kota dan daerah padat di provinsi lain juga berpotensi mengalami persoalan yang sama. Karena itu, pengalaman Bali bisa menjadi masukan untuk membangun pendekatan nasional yang lebih fleksibel,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah pusat, kementerian terkait, pemerintah daerah, Dekopin, perbekel, lurah, pengurus koperasi, kelompok tani, UMKM, dan pelaku usaha dapat memperkuat dialog.
Menurutnya, komunikasi tersebut penting untuk menyelaraskan kebijakan nasional dengan potensi dan karakteristik daerah.
“Tujuan kita sama, yaitu memperkuat ekonomi rakyat. Pemerintah pusat memiliki program besar, daerah memiliki potensi dan kondisi yang beragam. Tinggal bagaimana semuanya kita pertemukan supaya bergerak lebih cepat,” katanya.
SEMUA POTENSI HARUS BANGKIT DAN SALING MENGUATKAN
Agung Gempa mengajak seluruh pihak memandang Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih sebagai gerakan bersama untuk menghidupkan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, koperasi harus menjadi tempat bertemunya anggota, produksi lokal, teknologi, modal, distribusi, dan pasar.
“Kalau ada kendala lahan, carikan alternatifnya. Kalau sudah ada bangunan, manfaatkan. Kalau ada koperasi dan unit usaha yang siap bekerja sama, rangkul. Kalau ada hasil pertanian, buka pasarnya. Kalau teknologi dapat mempercepat, gunakan,” ujarnya.
Ia menilai sinergi antara program nasional Koperasi Merah Putih dan Ekonomi Kerthi Bali dapat mempercepat lahirnya pusat-pusat ekonomi baru di desa, memperkuat kedaulatan pangan, meningkatkan nilai tambah produk lokal, serta membuka lapangan kerja.
“Bangunan penting, tetapi tujuan akhirnya adalah ekonomi desa bergerak, petani memiliki pasar, UMKM berkembang, koperasi bertumbuh, pariwisata menyerap produk lokal, dan masyarakat semakin sejahtera,” katanya.
Agung Gempa meyakini penguatan koperasi akan memberikan dampak lebih besar apabila seluruh unsur bersedia bekerja bersama sesuai peran masing-masing.
“Sekarang saatnya semua bangkit. Petani bangkit, koperasi bangkit, UMKM bangkit, desa bergerak, pemerintah hadir, dan teknologi menjadi penghubung. Kalau program pusat dan kebijakan Ekonomi Kerthi Bali saling menguatkan, kita dapat membangun Bali yang lebih mandiri, maju, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk kebaikan bersama,” pungkas Agung Gempa.
PROFIL SINGKAT I GUSTI AGUNG PUTU GEMPA YULIANA
I Gusti Agung Putu Gempa Yuliana, yang dikenal sebagai Agung Gempa, merupakan penggerak ekonomi berbasis digital, praktisi teknologi informasi, pengusaha, pengelola media, pendidik, dan pelaku koperasi asal Mendoyo Dangin Tukad, Kabupaten Jembrana, Bali.
Ia aktif dalam pengembangan teknologi informasi dan transformasi digital sejak era 1990-an. Saat ini, Agung Gempa menjabat sebagai Kepala Bidang Teknologi Informasi Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Bali.
Agung Gempa juga merupakan pendiri dan pelaku usaha Koperasi Multipihak Bali Bangkit Sejahtera, Direktur Utama PT Sinar Emas Garuda Sukses yang menaungi Media Bali Online Grup, pimpinan LPK Garuda College Indonesia, Ketua Umum Puri Andul Jembrana, serta penggagas dan pembawa acara Bali Inspire.
Melalui berbagai kegiatan tersebut, ia aktif mengembangkan ekosistem koperasi, UMKM, pertanian, pendidikan dan pelatihan, media digital, serta jaringan usaha yang menghubungkan potensi desa dengan pasar secara berkelanjutan.