DENPASAR, 7 MARET 2026 – Kebijakan Menkomdigi Meutya Hafid terkait Peraturan Menteri No. 9 Tahun 2026 yang mewajibkan penghapusan akun media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun memicu reaksi dari praktisi IT senior, Agung Gempa. Langkah drastis yang merupakan implementasi PP TUNAS ini diprediksi akan menyasar sekitar 23,5 juta pemilik akun remaja di berbagai platform besar seperti TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, hingga Roblox.
Ditemui di kantornya di kawasan Renon, Denpasar, hari ini (7/3), Agung Gempa memberikan masukan kreatif agar pemerintah tidak sekadar menjadi “pemadam kebakaran”. Sosok yang sudah berkecimpung langsung di dunia teknologi sejak era komputer disket tahun 1995 ini dikenal luas telah melatih ribuan ASN, militer, perangkat desa, hingga UMKM, serta menjadi motor penggerak e-government di Bali jauh sebelum adanya Kementerian Kominfo.
Internet Mahal dan Kuota Hangus: Kondisi Riil yang Prioritas
Agung menilai, ketimbang menghabiskan energi untuk menghapus jutaan akun, pemerintah seharusnya lebih peka terhadap beban ekonomi digital yang ditanggung rakyat saat ini.
“Masyarakat kita sudah susah, jangan ditambah beban digital. Harga langganan internet di Indonesia masih mahal dan paket data seluler tetap tinggi. Yang paling menyedihkan adalah sistem kuota hangus; rakyat beli data pakai uang susah payah, kalau tidak habis malah hilang begitu saja. Masukan kreatif saya, prioritaskan PROGRAM INTERNET MURAH UNTUK SELURUH WARGA INDONESIA dan hapus aturan kuota hangus itu,” tegas Agung Gempa.
8 Catatan Hangat Agung Gempa untuk Menkomdigi Meutya Hafid :
-
Uji Coba Daerah Sebelum Diterapkan Nasional: Lakukan riset di satu atau dua daerah dulu agar tidak terjadi kisruh nasional seperti kasus gas elpiji.
-
Selamatkan Ekonomi UMKM Desa: Banyak ibu-ibu di pelosok jualan online dibantu anaknya usia 15-16 tahun. Menghapus akun mereka berarti memutus rezeki warga desa.
-
Logika “Mati Satu Tumbuh Seribu”: Larangan administratif sangat mudah disiasati. Anak-anak tinggal memalsukan tahun lahir. Hapus satu akun, mereka bisa buat 100 lagi yang baru.
-
Internet Murah Tanpa Kuota Hangus: Rakyat butuh akses informasi yang terjangkau tanpa merasa “dirampok” oleh sistem kuota yang hangus.
-
Berantas Judi Online & Pinjol Gelap: Komdigi harus lebih serius menghapus ribuan situs Judol dan Pinjol Ilegal yang menghancurkan ekonomi warga, bukan sekadar blokir tambal sulam.
-
Internet Gratis Desa Terpencil: Fokus pada pemerataan infrastruktur agar tidak ada kesenjangan informasi antara kota dan desa.
-
Literasi, Bukan Larangan “Saklek”: Perbanyak tugas digital dari sekolah agar anak bisa mengatur waktu main medsos dengan pendampingan orang tua.
-
Risiko HP Orang Tua: Jika dilarang total, anak justru akan meminjam HP orang tua yang tidak memiliki filter konten anak, sehingga mereka malah bebas melihat informasi dewasa.
Kawal Transparansi dan Sukses Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Di akhir penyampaiannya, Agung mengingatkan agar kebijakan ini jangan sampai membungkam postingan jujur anak-anak terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh pelosok negeri.
“Postingan anak-anak di medsos itu jujur dan natural. Itu adalah alat evaluasi terbaik untuk memantau kinerja penyedia (SPPG) yang nakal di lapangan. Niat Presiden sangat mulia, jadi jangan dibatasi ruang digitalnya. Keberanian anak bangsa melapor lewat medsos adalah kunci untuk menindak oknum SPPG yang nakal,” tutupnya. Head foto AI (Admin-MBO)