DENPASAR — Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali menyampaikan apresiasi terhadap keputusan Gubernur Bali Wayan Koster yang menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali Tahun 2027 sebesar Rp4.559.287 per bulan. Organisasi pekerja tersebut menilai penetapan ini sebagai langkah awal untuk memperbaiki kondisi pengupahan di Bali.
Sekretaris FSPM Regional Bali, Ida I Dewa Made Rai Budi Darsana, menyampaikan tanggapan tersebut sebagaimana diberitakan dalam rilis Nangun Sat Kerthi Loka Bali (NSKLB) pada 20 November 2026, yang merujuk pemberitaan Bali Topik.
Apresiasi disertai catatan tentang kebutuhan hidup layak
Menurut Rai Budi Darsana, pekerja di Bali telah lama menghadapi persoalan besaran upah. Karena itu, keputusan UMP 2027 dipandang positif sebagai pijakan bagi perbaikan kesejahteraan secara bertahap, bukan berarti seluruh kebutuhan pekerja sudah terpenuhi.
FSPM juga menyoroti bahwa UMP 2027 masih berada di bawah perkiraan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sekitar Rp5,6 juta per bulan yang menjadi acuan organisasi tersebut. Perkiraan KHL ini merupakan rujukan yang disampaikan dalam tanggapan serikat pekerja, bukan angka baru yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur tentang UMP.
Harapan organisasi pekerja adalah agar pemerintah, perusahaan, dan pekerja terus membangun komunikasi yang baik tentang pelaksanaan kebijakan dan peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.
UMP dan UMSP mulai berlaku 1 Januari 2027
Keputusan Gubernur Bali Nomor 995/03-M/HK/2026 menetapkan dua besaran upah minimum untuk Tahun 2027: UMP Bali sebesar Rp4.559.287 per bulan dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) sektor hotel berbintang sebesar Rp4.644.907 per bulan.
Dalam salinan keputusan yang diterbitkan NSKLB, tertulis tanggal penetapan 19 November 2026 dan masa berlaku mulai 1 Januari 2027. Penjelasan lengkap beserta foto dua halaman salinan keputusan tersedia pada berita utama UMP Bali 2027 di MediaBaliOnline.
Pelaksanaan di perusahaan menjadi perhatian
FSPM berharap pelaku usaha dapat menerima serta menerapkan ketentuan upah minimum secara baik. Organisasi itu juga menekankan pentingnya hubungan industrial yang harmonis agar peningkatan perlindungan pekerja berjalan bersama kelangsungan usaha.
Dengan demikian, pembahasan tidak hanya berhenti pada pengumuman nominal upah, melainkan juga pada kepastian informasi bagi pekerja, penerapan ketentuan di perusahaan, serta evaluasi manfaat kebijakan pada masa mendatang.
Rujukan: Rilis Nangun Sat Kerthi Loka Bali tentang tanggapan FSPM Regional Bali, 20 November 2026. Pernyataan evaluatif tentang kebijakan pengupahan dalam artikel ini merupakan pandangan yang diatribusikan kepada FSPM.
Berita ini diterbitkan oleh MediaBaliOnline, di bawah naungan PT Sinar Emas Garuda Sukses (SIMAS Bali).
