DENPASAR — Gubernur Bali Wayan Koster menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali Tahun 2027 sebesar Rp4.559.287 per bulan dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) untuk sektor hotel berbintang sebesar Rp4.644.907 per bulan. Kedua ketentuan mulai berlaku 1 Januari 2027.
Penetapan tercantum dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 995/03-M/HK/2026 tentang Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Bali Tahun 2027. Dalam salinan keputusan dua halaman yang diterbitkan oleh portal Nangun Sat Kerthi Loka Bali (NSKLB) pada 21 November 2026, dokumen tersebut mencantumkan tanggal penetapan 19 November 2026 di Denpasar dan nama Gubernur Bali Wayan Koster pada bagian penetapan.
UMP naik Rp1,35 juta dibandingkan 2026
Dibandingkan UMP Bali Tahun 2026 sebesar Rp3.207.459 per bulan, UMP 2027 bertambah Rp1.351.828 atau sekitar 42,15 persen. Perbandingan tersebut juga dilaporkan sejumlah media nasional dan daerah pada 20–21 November 2026. Angka kenaikan ini menggambarkan perbedaan nominal kedua ketentuan, bukan jaminan bahwa seluruh pekerja otomatis menerima kenaikan dengan persentase yang sama.
UMSP sektor hotel berbintang ditetapkan Rp4.644.907 per bulan. Nilainya Rp85.620 lebih tinggi daripada UMP, dan dalam keputusan dijelaskan bahwa sektor dimaksud mengacu pada kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2025.
Isi pokok keputusan gubernur
Salinan Keputusan Gubernur Bali Nomor 995/03-M/HK/2026 memuat tiga diktum utama:
- Kesatu: UMP Bali Tahun 2027 sebesar Rp4.559.287 per bulan.
- Kedua: UMSP Bali Tahun 2027 untuk sektor Hotel Bintang sebesar Rp4.644.907 per bulan, sesuai klasifikasi usaha yang disebutkan dalam keputusan.
- Ketiga: Keputusan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Pertimbangan yang disebut dalam dokumen antara lain ketentuan pengupahan dan Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Bali Nomor 001/DPP-Bali/XI/2026 tertanggal 18 November 2026. Pemerintah provinsi juga diberitakan mempertimbangkan aspirasi pekerja dalam pembahasan besaran upah minimum.
Aspirasi pekerja dan pelaksanaan di dunia usaha
Perhatian berikutnya tertuju pada implementasi ketentuan di tempat kerja. Pekerja membutuhkan informasi yang jelas tentang besaran upah minimum, sedangkan perusahaan perlu menyiapkan pelaksanaan sesuai aturan yang berlaku dan karakteristik sektor usahanya.
Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali menyampaikan apresiasi terhadap kebijakan ini, meskipun organisasi tersebut masih menyoroti jarak antara besaran UMP dan estimasi kebutuhan hidup layak. Tanggapan FSPM menjadi salah satu perspektif penting dalam melihat kebijakan pengupahan dari sisi pekerja.
Dokumentasi keputusan: dua halaman salinan
Berikut salinan dua halaman keputusan yang telah dipublikasikan di NSKLB. Pembaca dapat membuka gambar untuk melihat rincian naskah.


Rujukan: Salinan Keputusan Gubernur Bali yang diterbitkan Nangun Sat Kerthi Loka Bali; pemberitaan ANTARA Bali, 20 November 2026. Artikel MediaBaliOnline ini disusun untuk menjelaskan isi keputusan kepada pembaca; bila diperlukan penafsiran ketentuan pengupahan secara individual, rujuk naskah peraturan dan instansi ketenagakerjaan yang berwenang.
Berita ini diterbitkan oleh MediaBaliOnline, di bawah naungan PT Sinar Emas Garuda Sukses (SIMAS Bali).
