DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Jumat (20/11/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk menjaring masukan dari pemerintah daerah, akademisi, serta penyelenggara dan pengawas pemilu dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu.
Gubernur Koster menegaskan bahwa penyempurnaan regulasi pemilu perlu berorientasi pada penguatan kedaulatan rakyat dan peningkatan kualitas demokrasi. Pemilu, menurutnya, tidak sebatas pergantian kepemimpinan atau pengisian jabatan politik, tetapi juga sarana memastikan aspirasi masyarakat terwakili dalam pemerintahan.
Ia mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya, termasuk dampak sistem pemilu terhadap efektivitas dan stabilitas pemerintahan. Dalam merumuskan aturan, kondisi daerah, keberagaman masyarakat, dan dinamika demokrasi perlu menjadi pertimbangan agar regulasi menjawab kebutuhan nasional maupun daerah.
Gubernur Koster berharap pembaruan aturan dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus menjamin pemilu yang jujur, adil, transparan, dan berintegritas.
Ketua Tim Kunjungan Kerja Panja sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menjelaskan bahwa pertemuan di Bali merupakan bagian dari proses penjaringan aspirasi. Ia menekankan bahwa revisi regulasi tidak boleh sekadar formalitas; berbagai persoalan pemilu terdahulu perlu dikaji agar perubahan memberikan solusi dan kepastian hukum.
Sejumlah isu yang dibahas meliputi penataan pemilu nasional dan pemilu daerah sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi, pengaturan tahapan dan beban kerja penyelenggara, pencalonan presiden dan wakil presiden, serta ambang batas parlemen. Panja juga mencermati penegakan hukum pemilu, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa.
Dari kalangan akademisi, Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) menyampaikan rekomendasi mengenai penyesuaian aturan pencalonan presiden berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, pemisahan pemilu nasional dan daerah, evaluasi ambang batas parlemen, penguatan penegakan hukum, serta partisipasi publik.
Universitas Udayana menyoroti hubungan antara kedaulatan rakyat, sistem representasi, dan efektivitas pemerintahan. Evaluasi pemilu serentak dan mekanisme pemilihan dinilai perlu memperhatikan dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat.
Universitas Warmadewa menekankan pentingnya integritas dan netralitas penyelenggara, termasuk melalui pembenahan rekrutmen serta penguatan profesionalisme KPU dan Bawaslu.
KPU Provinsi Bali menyampaikan pengalaman teknis penyelenggaraan, terutama evaluasi pemungutan dan penghitungan suara untuk mengurangi potensi sengketa. KPU juga mengusulkan penataan tahapan pemilihan serta kampanye yang lebih ramah lingkungan dan memperhatikan budaya lokal.
Bawaslu Provinsi Bali menyoroti tantangan akses data pemilih, koordinasi antarlembaga, dan kepastian mekanisme penanganan dugaan pelanggaran agar pengawasan berlangsung lebih efektif.
Masukan Pemerintah Provinsi Bali, perguruan tinggi, KPU, dan Bawaslu tersebut akan menjadi bahan pertimbangan Panja Komisi II DPR RI dalam pembahasan perubahan regulasi pemilu. Diharapkan penyempurnaan sistem dapat meningkatkan kualitas demokrasi, integritas pemilu, dan kepercayaan masyarakat.
Catatan redaksi MediaBaliOnline: Tulisan ini diterbitkan ulang dari Nangun Sat Kerthi Loka Bali, dengan penyesuaian penempatan rubrik. Tanggal kegiatan merujuk pada naskah sumber.
Berita ini diterbitkan oleh MediaBaliOnline, di bawah naungan PT Sinar Emas Garuda Sukses (SIMAS Bali).
