Langsung ke konten
Sabtu, 21 November 2026 • WITABerita Bali • Nasional • Internasional
MEDIABALIONLINE.
Bali dalam Berita. Indonesia dalam Wawasan. Dunia dalam Jangkauan.
BALI • NASIONAL • INTERNASIONALPasang Iklan
Bali

Kerja Sama Bali–NTB–NTT Masuk Rencana Aksi, Lima Bidang Strategis Jadi Prioritas

Pejabat Bali NTB dan NTT bersalaman pada pertemuan kerja sama regional di Denpasar
Dokumentasi: Pemerintah Provinsi Bali.

DENPASAR — Kerja sama regional antara Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT) memasuki tahap yang lebih operasional. Perangkat daerah dari ketiga provinsi menandatangani rencana aksi di Ruang Kertasabha, Jayasabha, Denpasar, Jumat (13/11/2026) malam.

Penandatanganan disaksikan Gubernur Bali Wayan Koster, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, serta Sekretaris Daerah NTT Fransiskus Sales Sodo. Dokumen tersebut merupakan tindak lanjut dari kerja sama yang sebelumnya disepakati di Golo Mori, Labuan Bajo, pada 28 Januari 2026.

Dari kesepakatan menuju pelaksanaan

Lima sektor menjadi fokus kerja sama, yakni perencanaan, perhubungan, perdagangan dan industri, energi, serta pariwisata. Dokumen rencana aksi diharapkan memberikan kejelasan mengenai program, penanggung jawab, jadwal, dan ukuran keberhasilan pada setiap sektor.

Langkah lanjutan juga dilakukan melalui penandatanganan kerja sama antara PT Jamkrida Bali Mandara, PT Jamkrida Nusa Tenggara Barat Syariah, dan PT Jamkrida Nusa Tenggara Timur. Kolaborasi antarlembaga penjaminan kredit itu berpotensi memperluas dukungan bagi kegiatan usaha, tetapi manfaat konkretnya masih perlu dibuktikan lewat pelaksanaan.

Ikatan sejarah sebagai landasan kemitraan

Gubernur Koster mengingatkan sejarah keterkaitan Bali, NTB, dan NTT melalui Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958. Menurutnya, kedekatan antardaerah dapat menjadi modal kolaborasi menghadapi persoalan pembangunan yang melampaui batas provinsi.

Dalam pertemuan itu, Gubernur NTB menggarisbawahi pentingnya pelaksanaan yang nyata dan sikap saling mendukung. Sekda NTT juga menyampaikan kesiapan daerahnya menjalankan rencana aksi sesuai kewenangan masing-masing.

Bagi masyarakat, keberhasilan kerja sama nantinya akan dinilai melalui peningkatan konektivitas, peluang usaha, ketahanan energi, dan manfaat ekonomi yang terukur—bukan hanya jumlah nota kesepahaman yang diteken.

Informasi bersumber dari publikasi resmi Pemerintah Provinsi Bali, 20 November 2026.

MediaBaliOnline.com

Berita ini diterbitkan oleh MediaBaliOnline, di bawah naungan PT Sinar Emas Garuda Sukses (SIMAS Bali).