Langsung ke konten
Minggu, 22 November 2026 • WITABerita Bali • Nasional • Internasional
MEDIABALIONLINE.
Bali dalam Berita. Indonesia dalam Wawasan. Dunia dalam Jangkauan.
BALI • NASIONAL • INTERNASIONALPasang Iklan
Ekonomi & Bisnis

Indonesia dan Uni Eropa Teken IEU-CEPA, Peluang Ekspor Terbuka Setelah Ratifikasi

BRUSSELS — Indonesia dan Uni Eropa menandatangani Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) serta Investment Protection Agreement (IPA) di Brussels, Belgia, Sabtu (21/11/2026). Kesepakatan tersebut membuka tahap baru hubungan perdagangan dan investasi, tetapi belum otomatis berlaku karena masih memerlukan ratifikasi dan prosedur hukum domestik.

Menurut siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tertanggal 21 November 2026, dokumen ditandatangani Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Komisioner Perdagangan Uni Eropa Maroš Šefčovič. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen melakukan komunikasi untuk membahas penguatan kemitraan dan percepatan implementasi perjanjian.

Tarif ekspor dan peluang investasi

Pemerintah menyebut 90,4 persen pos tarif Indonesia untuk pasar Uni Eropa akan memperoleh bea masuk nol persen, sedangkan 8,37 persen pos tarif lainnya diturunkan secara bertahap dalam jangka 3–15 tahun atau melalui kuota tarif. Ketentuan tersebut baru dapat dimanfaatkan sesuai aturan dan jadwal ketika perjanjian berlaku.

Produk seperti alas kaki, tekstil, dan komoditas olahan disebut berpeluang memperoleh akses pasar lebih kompetitif. Perjanjian perlindungan investasi juga diarahkan untuk memperkuat kepastian hukum bagi investasi dua arah, termasuk peluang alih teknologi dan pengembangan industri.

Relevansi bagi pelaku usaha Bali

Bagi Bali, pembukaan akses pasar Eropa berpotensi relevan bagi pelaku usaha yang mengembangkan produk olahan, kerajinan, dan produk kreatif untuk ekspor. Namun, peluang tersebut tidak berarti seluruh produk Bali otomatis bebas tarif: pelaku usaha tetap harus memperhatikan klasifikasi produk, ketentuan asal barang, standar mutu, dan persyaratan pasar tujuan.

Pemerintah menargetkan pemberlakuan penuh pada 2027 setelah proses ratifikasi dan penyelesaian prosedur hukum masing-masing pihak. Karena itu, pelaku usaha perlu memantau aturan pelaksana sebelum mengambil keputusan bisnis berdasarkan fasilitas tarif yang diumumkan.

Sumber: Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, 21 November 2026.

MediaBaliOnline.com

Berita ini diterbitkan oleh MediaBaliOnline, di bawah naungan PT Sinar Emas Garuda Sukses (SIMAS Bali).