DENPASAR – Kecepatan penyampaian informasi publik perlu berjalan bersama ketepatan data dan transparansi, terutama ketika sebuah isu berkembang luas melalui media sosial. Pesan tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan lokakarya komunikasi publik yang diikuti mahasiswa Universitas Pendidikan Nasional (UNDIKNAS) Denpasar di Kantor Gubernur Bali.
Kegiatan berlangsung di Ruang Wiswa Sabha Pratama, Rabu (18/11/2026), saat mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UNDIKNAS diterima Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali. Kepala Bagian Humas, K. Suadnyana Puriyanto, memaparkan peran humas dalam menjaga hubungan institusi dengan masyarakat serta merespons persoalan komunikasi yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian.
Dalam materi tersebut, perubahan pola penyebaran informasi digital menjadi perhatian. Media sosial memungkinkan informasi menyebar sangat cepat, tetapi kecepatan itu juga membuka ruang bagi kabar yang belum diperiksa kebenarannya. Karena itu, komunikasi resmi perlu menjelaskan keadaan yang sudah dapat dipastikan dan langkah penanganan yang sedang dilakukan, alih-alih membiarkan kekosongan informasi berlangsung terlalu lama.
Literasi informasi sebagai kepentingan bersama
Menurut keterangan resmi Biro Humas dan Protokol Pemprov Bali, lokakarya ini juga membahas pentingnya membangun kepercayaan publik, membedakan fungsi kehumasan dan komunikasi publik, serta merawat komunikasi dua arah dengan masyarakat. Materi tersebut memberi gambaran praktik penanganan isu yang harus mempertimbangkan kecepatan, kejelasan pesan, dan pertanggungjawaban informasi.
Bagi pembaca dan pengelola kanal informasi, substansi kegiatan ini menegaskan pentingnya memeriksa tanggal kejadian, sumber awal, dan konteks sebelum membagikan kabar. Kecepatan publikasi tidak seharusnya menggantikan proses verifikasi, terutama ketika informasi menyangkut layanan dan kepentingan masyarakat.
Pimpinan lokakarya, Dr. Putu Yunita Anggresuari, turut menyampaikan apresiasi atas kesempatan mahasiswa mempelajari praktik komunikasi pemerintahan secara langsung. Kegiatan tersebut diharapkan memperkaya pemahaman tentang tantangan menjaga hubungan antara lembaga dan publik pada era digital.
Rujukan informasi: Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali, rilis 19 November 2026. Artikel ini merupakan olahan redaksional berdasarkan informasi resmi, bukan laporan liputan langsung di lokasi.
Berita ini diterbitkan oleh MediaBaliOnline, di bawah naungan PT Sinar Emas Garuda Sukses (SIMAS Bali).